Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)
JAKARTA, investor.id – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) telah mengantongi restu untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue sebesar Rp 7,5 triliun atau ekuivalen dengan US$ 505 juta. Perseroan berkomitmen bakal mencetak profitabilitas.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan bahwa dana PMN sebesar Rp 7,5 triliun yang disetujui akan dieksekusi dengan baik dan tidak mengulangi kasus yang terjadi di masa lalu.
Berdasarkan paparan, dari total PMN sebesar Rp 7,5 triliun yang diajukan, perseroan telah menetapkan sebanyak 60% atau setara Rp 4,5 triliun akan digunakan untuk maintenance, restorasi pesawat, dan pemenuhan maintenance reserve. Kemudian, sebanyak 40% atau setara Rp 3 triliun dipakai sebagai modal kerja.
Untuk mencetak kinerja positif, Irfan menyatakan bahwa perseroan akan menjalankan bisnisnya berbasis pada profitabilitas. Caranya dengan menurunkan lease rate, mengoptimalisasi jumlah dan tipe pesawat, menetapkan skema power by hour, mengoptimalisasi rute, kargo, serta ancillary.
“Menteri BUMN juga bilang fokus domestik dan terbang rute internasional khususnya umrah selama itu menguntungkan dan membawa kargo,” ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (26/9/2022).
Terkait rute, Irfan menambahkan ke depan perseroan hanya mempertahankan sebanyak 70 rute dari 172 rute pada 2019 lalu. sementara rute yang dilayani maskapai Citilink pengurangannya tidak signifikan dari semula 116 rute menjadi 99 rute.
“Kami mohon maaf akhirnya Garuda tidak akan melayani rute-rute yang menjadi konstituen bapak ibu (anggota DPR). Tapi, maksimal akan kita upayakan untuk dilayani Citilink. Jadi, beberapa rute yang selama ini ditangani Garuda akan ditangani Citilink,” katanya.
Lebih lanjut, perseroan juga tengah mengkaji untuk melayani penerbangan menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sampai sekarang, Garuda tetap mempertahankan rute Balikpapan dan Samarinda untuk mendukung aksesibilitas menuju IKN.
Bukan hanya rute domestik, Irfan menyampaikan bahwa perseroan melakukan klasifikasi terhadap rute-rute internasional dan mengurangi frekuensinya secara drastis. Dengan cara demikian, perseroan dapat mencetak profitabilitas.
“Kita berharap perusahaan ini menjadi perusahaan yang profitable dengan rata-rata margin EBITDA sebesar 26% pada 2024-2026. Jadi kita berharap, perusahaan ini menjadi perusahaan yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi 2019 yang sebenarnya merupakan tahun terbaik Garuda. Ini bisa kita lakukan mestinya dengan tidak terlalu sulit karena beberapa fixed cost sudah berhasil kita turunkan,” ujar Irfan.
Sepanjang semester I-2022, selain berhasil mencatatkan kinerja operasional yang positif, Garuda juga berhasil membukukan laba bersih sebesar US$ 3,8 miliar berkat hasil perjanjian perdamaian yang dicapai melalui PKPU.
“Jadi US$ 3,8 miliar ini mayoritas diperoleh dari situ yaitu cancellation of debt atau utang yang turun dari US$ 10 miliar ke US$ 5 miliar menjadi salah satu penyebab utamanya. Demikian pula dengan kinerja ekuitasnya,” ungkap Irfan.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen risiko Prasetio menambahkan bahwa dalam rangka pencairan PMN Rp 7,5 triliun melalui rights issue, perseroan menyiapkan dua cara. Pertama dari serapan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas melalui PMN. Kedua dari serapan pemegang saham minorias yakni PT Trans Airways dan publik.
“Apabila Trans dan publik melakukan eksekusi, maka eksekusi itu akan memengaruhi porsi kepemilikan saham pemerintah di Garuda dari 60% sekian menjadi 51%. Hal itu akan menambah fund raising sebesar US$ 358 juta sehingga total yang diahrapkan dari kebutuhan restrukturisasi akan mencapai US$ 863 juta,” tutur Prasetio.
Skema non rights issue juga akan dieksekusi dengan dua cara. Pertama, Prasetio menerangkan pencairan obligasi sebesar Rp 1 triliun akan dikonversi menjadi saham. Kemudian, utang yang direstrukturisasi dikonversi menjadi modal.
“Konversi utang kreditur menjadi saham termasuk Rp 1 triliun dan eks lessor yang ditawarkan sepertiga dari total kewajibannya menjadi modal dan dua pertiga dari recovery yaitu 19% sampai 20% tetap menjadi new bonds selama sembilan tahun,” jelasnya.
Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)
Sumber : Investor Daily
