EmitenNews.com—Wakil Direktur Jimmy Kadir berperan sebagai Direktur Utama perseroan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA), Galumbang Menak sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur paket 1-5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 4 Januari 2023.
Mengutip jawaban MORA pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (5/1/2023) bahwa pengambilalihan peran tersebut sebagai bentuk struktur organisasi yang matang berdasarkan tata kelola perusahaan terbaik.
“Kami memantau perkembangan kasus ini dan bersikap kooperatif dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak lainnya serta menyiapkan mitigasi-mitigasi yang diperlukan guna memastikan kelangsungan usaha perseroan,” tulis manajemen MORA.
Ditegaskan, dalam 60 hari, Direktur Utama tidak menjalani tugas dan fungsinya maka akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menunjuk Direktur Utama baru.
Demikian juga jika Galumbang Menak mengundurkan diri maka akan digelar RUPSLB.
Pilihan lain, Komisaris memutuskan memberhentikan sementara yang bersangkutan, maka akan digelar RUPSLB pada hari ke 90.
Manajemen MORA juga menegaskan kasus tersebut tidak berdampak material pada kondisi keuangan dan operasional perseroan.
Secara Kronologis dan Latar Belakang Penetapan Tersangka Kepada Direktur Utama Moratelindo (MORA) menurut versi mereka adalah bahwa penetapan tersangka Direktur Utama Perseroan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia didasarkan pada kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020 – 2022.
Kasus tersebut bermula pada tanggal 28 Oktober 2022, dimana pihak Kejaksaan melakukan penggeledahan di kantor Perseroan dan beberapa tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus di atas. Pada tanggal 4 Januari 2023 dilakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Direktur Utama Perseroan sebagai saksi terhadap dugaan kasus di atas yang kemudian pada tanggal dan hari yang sama Perseroan menerima perkembangan informasi dari Kejaksaan bahwa telah dilakukan penahanan dan penetapan tersangka terhadap Direktur Utama Perseroan yang lokasi penahanannya berlokasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Adapun Berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) telah meningkatkan penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan tiga orang tersangka, kata Direktur Penindakan Jampidsus Kejaksaan Agung RI Kuntadi, Rabu (4/1/2023).
Dalam keterangan yang dikumpulkan Kamis (5/1/2023), setelah ditetapkan tersangka dan dilakukan pemeriksaan, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan dari 4 Januari sampai 23 Januari 2023. Tersangka ALL dan YS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan tersangka GSM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Jaksa Kuntadi mengungkapkan, dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Kementerian Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengondisikan. Akibatnya, dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan sehat, sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan yang harus dibayar oleh negara.
Di sinilah peran penting ke tiga tersangka. Anang misalnya, menurut jaksa, telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain. Akibatnya, tidak terwujud persaingan usaha sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran.
“Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark-up sedemikian rupa,” kata Kuntadi.
Tersangka Galumbang, perannya secara bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada tersangka AAL dalam Peraturan Direktur Utama beberapa hal yang diketahui dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini bertindak sebagai salah satu supplier salah satu perangkat.
Sedangkan tersangka Yohan, menurut jaksa, secara melawan hukum telah memanfaatkan Lembaga HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang pada dasarnya dalam rangka mengakomodir kepentingan tersangka AAL, untuk dimasukkan dalam kajian, sehingga terjadi kemahalan harga pada OE.
